DPRD Kukar Dorong Pemenuhan Sumur Bor dan TPS di Samboja Barat
Anggota DPRD
Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi II, Nasrullah
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi II, Nasrullah, menegaskan pihaknya terus menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya (Dapil 5) Samboja Barat.
Ia menyebutkan sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian warga, mulai dari akses jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan keterbatasan sumber air bersih sehingga meminta dibangunkan sumur bor. Permintaan ini sudah disampaikan ke instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti.
“Kalau untuk pengadaan sumur bor itu koordinasinya dengan Dinas Perkim. Kami sudah sampaikan bahwa di wilayah Samboja Barat memang keterbatasan sumber daya air, sehingga masyarakat sangat berharap adanya solusi,” kata Nasrullah, Kamis (28/8/2025).
Selain masalah air bersih, warga juga menyoroti persoalan sampah. Hingga kini, di Samboja Barat belum tersedia tempat pembuangan akhir (TPA) maupun tempat penampungan sementara (TPS) yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.
“Masyarakat minta ada penampungan sampah yang lebih memadai. Kalau tidak ditangani, sampah bisa jadi masalah besar ke depan. Hal ini sudah saya sampaikan juga ke dinas terkait,” jelasnya.
Terkait usulan tersebut, Nasrullah berharap bisa direalisasikan pada tahun 2026. Ia optimistis dengan adanya peningkatan anggaran, kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
“Mudah-mudahan di anggaran 2026 bisa bertambah, sehingga usulan masyarakat ini bisa direalisasikan. Itu harapan kita bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan warga merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Samboja Barat yang masih menghadapi sejumlah keterbatasan fasilitas dasar.
Dengan adanya koordinasi
yang baik antara DPRD dan instansi teknis, Nasrullah meyakini persoalan air
bersih dan sampah dapat ditangani secara bertahap. “Kami akan terus mendorong
agar kebutuhan ini menjadi prioritas,” pungkasnya.(adv)